Garissulteng.com – Buol, Pemerintah Kabupaten Buol bersama BPS Buol melaksanakan Workshop Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buol, Selasa 31 Maret 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, jajaran pejabat daerah, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta insan pers dengan total peserta sekitar 60 orang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Susilawati selaku Ketua Tim Statistik Sosial, Siti Setianingsih Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral, Abdullah AS. Mangge Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Buol, serta sejumlah pejabat OPD lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo Abdullah AS. Mangge, S.Ag., M.Si menegaskan bahwa workshop ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola data daerah, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas seluruh produsen data di lingkungan OPD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini memfokuskan pada tiga pilar utama, yakni identifikasi kegiatan statistik sektoral, penguatan kelembagaan statistik, serta evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS).
Melalui identifikasi yang tepat, setiap OPD diharapkan mampu memetakan data yang dihasilkan secara jelas dan terstandar, sehingga tidak terjadi tumpang tindih data.
Sementara itu, penguatan kelembagaan statistik menitikberatkan pada kolaborasi lintas instansi, termasuk Bappeda sebagai koordinator, BPS sebagai pembina, dan Diskominfo sebagai walidata.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim dalam sambutannya menekankan pentingnya pembinaan statistik sektoral sebagai upaya peningkatan kualitas data yang dihasilkan oleh OPD.
Menurutnya, statistik sektoral bukan sekadar angka, melainkan mencakup seluruh proses pengelolaan data mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi.
“Seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab data yang spesifik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Data tersebut harus terintegrasi dalam satu sistem melalui kebijakan Satu Data Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti perbedaan data antar instansi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data. Ia menambahkan bahwa ke depan, kualitas data akan menjadi indikator utama keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
“Pengelolaan statistik sektoral harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap administrasi,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi SDM pengelola data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berbasis data yang valid.
#garis sulteng_
