Buol – Garissulteng.com – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Paleleh Tahun 2026 pada Selasa (24/2/2026) pukul 14.00–16.13 WITA di BPU Kecamatan Paleleh. Kegiatan ini menjadi Musrenbang perdana tahun 2026 sekaligus bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buol Tahun 2027.
Musrenbang mengusung tema “Mengembangkan Sektor Pertanian dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.”
Tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor unggulan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan dihadiri Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, M.M., Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj Daimaroto, SH., MH., Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh Yamin Rahim, SH., MH., perwakilan DPRD, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat dan kepala desa, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Bupati Buol menegaskan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan aktif memberikan masukan konstruktif agar perencanaan pembangunan tepat sasaran.
“Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Camat Paleleh Lukman dalam laporannya memaparkan sejumlah isu strategis yang masih dihadapi wilayahnya, antara lain tingginya angka rumah tangga miskin, keterbatasan infrastruktur dasar, serta rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan di beberapa desa.
Selain itu, target indikator makro pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2027 turut disampaikan, meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,91 persen (dari 3,31 persen pada 2024), penurunan tingkat kemiskinan menjadi 10,91 persen (dari 13,08 persen), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,66, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,41–2,54 persen, serta penurunan gini ratio menjadi 0,231.
Seluruh usulan masyarakat dihimpun melalui aplikasi SIPD-RI dengan total 1.173 usulan dari 11 kecamatan.
Khusus Kecamatan Paleleh, tercatat mengusulkan 115 kegiatan prioritas.
Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, M.M., dalam arahannya menekankan bahwa Musrenbang harus menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah dengan memprioritaskan belanja produktif serta mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan cek kesehatan gratis.
Di sektor kesehatan, kasus stunting di Kecamatan Paleleh tercatat menurun dari 116 kasus pada 2024 menjadi 54 kasus pada 2025. Meski demikian, upaya penanganan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Camat juga menyoroti kebutuhan pembangunan jaringan air bersih, perbaikan Balai Pertemuan Umum (BPU) yang mengalami kerusakan berat, serta dorongan percepatan investasi di sektor pertambangan emas dan batuan guna membuka lapangan kerja baru.
Sementara itu, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Buol, Satar MS Badang, SE., menegaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Forum ini menjadi ruang penajaman dan penyelarasan usulan desa dengan prioritas pembangunan daerah.
Ia juga memaparkan tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2027, yakni Buol Unggul, Buol Makmur, Buol Sigap, Buol Nyaman, Buol Harmoni, Buol Merata, dan Buol Lancar.
Selain mendukung program nasional, Pemerintah Kabupaten Buol juga menjalankan program strategis daerah, antara lain Program Buol Terang untuk perluasan akses listrik, penguatan SDM melalui PSDKU dengan program studi PGSD dan Administrasi Pemerintahan, serta pembangunan BLK “Buol Hebat” yang telah memulai kerja sama pelatihan vokasi dan magang ke Jepang.
Musrenbang Kecamatan Paleleh ditutup dengan desk usulan program dan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan RKPD Kabupaten Buol Tahun 2027.
Pemerintah daerah berharap forum ini menghasilkan perencanaan yang responsif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buol.
#garis sulteng_
