Garissulteng.com Pohuwato, – Aliansi Mahasiswa Peduli Daerah secara tegas menyoroti mangkraknya proyek pembangunan sarana olahraga di Dusun Hele, Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato yang bersumber dari Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2025. Proyek yang seharusnya menjadi fasilitas publik bagi masyarakat justru berubah menjadi simbol lemahnya pengelolaan anggaran desa dan minimnya transparansi pemerintah terhadap penggunaan uang rakyat.
Koordinator lapangan aksi, Tri Jayudi, menyatakan bahwa kondisi mangkraknya pembangunan tersebut bukan persoalan kecil. Ketika proyek yang dibiayai Dana Desa berhenti tanpa kejelasan progres, tanpa laporan terbuka, dan tanpa pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka hal itu patut diduga sebagai bentuk kelalaian serius dalam tata kelola keuangan desa.
Menurutnya, mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat fasilitas yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat justru terbengkalai tanpa kepastian penyelesaian. Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, maka jalur demonstrasi akan menjadi langkah konstitusional yang ditempuh sebagai bentuk tekanan publik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Aliansi Mahasiswa Peduli Daerah menegaskan tuntutan mereka secara terbuka:
Mendesak Kapolres Pohuwato memproses laporan dugaan mangkraknya proyek secara transparan dan profesional
Mendesak Bupati Pohuwato memanggil Kepala Desa Hulawa dan dinas terkait untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat
Mendesak Inspektorat Kabupaten Pohuwato segera melakukan audit penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
Mendesak DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar RDP terbuka sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa
Tri Jayudi menegaskan bahwa aksi demonstrasi bukan sekadar bentuk protes, tetapi merupakan langkah moral dan konstitusional mahasiswa untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Aliansi Mahasiswa Peduli Daerah juga mengingatkan bahwa diamnya pemerintah terhadap proyek mangkrak yang menggunakan Dana Desa berpotensi memperkuat dugaan adanya kelalaian serius dalam pengelolaan anggaran publik. Karena itu, mahasiswa memastikan gerakan pengawalan akan terus dilakukan sampai ada kejelasan, transparansi, dan pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat.
Dana Desa adalah hak rakyat. Proyek mangkrak adalah alarm perlawanan. Pemerintah wajib menjawab.
#garis sulteng_







