Garissulteng.com – Parigi Moutong – Supri yang merupakan Mahasiswa Parigi Moutong (Parimo) yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Gorontalo angkat bicara mengenai dinamika politik di kampung halaman.
Supri menyayangkan pernyataan Wakil Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, yang mengkritik keberangkatan Bupati Parimo ke Gorontalo.
Supri menilai kritik tersebut tidak objektif dan cenderung mengabaikan kepentingan masa depan daerah yang lebih besar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa Parimo di Gorontalo itu menegaskan bahwa kehadiran Bupati di Gorontalo mengemban dua agenda luar biasa penting yang tidak bisa diwakilkan.
Agenda tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Beasiswa Afirmasi Kedokteran bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan menghadiri pembukaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) XVII 2026.
“Krisis dokter spesialis dan tenaga medis di wilayah Parimo adalah bencana laten yang sudah merugikan masyarakat selama bertahun-tahun.
Kehadiran fisik Bupati untuk menandatangani MoU Beasiswa Kedokteran di UNG adalah solusi nyata yang kami tunggu-tunggu.
Secara aturan, dokumen kerja sama antarlembaga ini wajib ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah agar memiliki kekuatan hukum.
Menundanya sama saja dengan menghanguskan kuota emas anak daerah untuk menjadi dokter,” tegas Supri.
Selain masalah kesehatan, Supri juga menyoroti urgensi kehadiran Bupati pada ajang PENAS XVII yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pertanian.
Sebagai daerah agraris yang sektor pertaniannya kerap terdampak banjir bandang, kehadiran fisik Bupati sangat strategis untuk melakukan diplomasi politik anggaran ke pemerintah pusat guna menjemput bantuan alsintan, benih, dan dana pemulihan pascabencana.
Mengenai kekhawatiran kelumpuhan birokrasi di tengah status tanggap darurat bencana, Supri menilai opini tersebut terlalu berlebihan.
Sistem komando penanganan bencana di Parimo tetap berjalan optimal.
Tim teknis BPBD, Dinas Sosial, dan dinas terkait tetap bersiaga penuh, serta penyaluran logistik darurat kepada warga terdampak tetap bisa berjalan lancar di bawah kendali teknis Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD ex-officio.
“Kita hidup di era digital, koordinasi dan pengambilan keputusan strategis seperti pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa dilakukan kapan saja melalui tanda tangan elektronik.
Jarak Gorontalo dan Parimo juga sangat dekat secara geografis,” tambahnya.
Supri yg merupakan Mahasiswa Parimo di Gorontalo meminta semua elite politik di Parimo, termasuk pihak legislatif, untuk menghentikan kegaduhan yang tidak perlu di tengah situasi duka masyarakat.
Mahasiswa mengimbau agar semua pihak bersatu mendukung kerja multitasking pemerintah daerah: menyelesaikan kedaruratan jangka pendek di lapangan hari ini, sembari mengamankan masa depan SDM kesehatan dan ketahanan pangan Parigi Moutong untuk jangka panjang.
“Di tengah duka masyarakat yg terdampak bencana, dan pengamanan masa Depan SDM kesahatan dan ketahanan pangan untuk jangka panjang, sangat miris rasanya jika pemerintah daerah hanya saling mencari celah kesalahan.
Berbenah, berkolaborasi dalam pembangunan lebih penting.” Tutup supri.
#garis sulteng_







