Tebang Pilih Pemberantasan PETI Gorontalo: Mengapa Hukum Garang di Pohuwato, tapi Melempem di Tibor 19?

- Penulis

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garissulteng.com – Gorontalo, Penegakan hukum atas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh Polda Gorontalo belakangan ini menyisakan tanda tanya besar di benak publik.

Di satu sisi, kita melihat komitmen yang begitu berapi-api di wilayah barat, seperti Pohuwato dan Boalemo, di mana aparat gabungan sangat agresif menyita alat berat dan meratakan pondok tambang, Namun di sisi lain, ketegasan yang sama mendadak sirna ketika kamera hukum dihadapkan pada wilayah timur, khususnya di kawasan Titik Bor 19 (Tibor 19), Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Kesenjangan penindakan ini memperkuat dugaan adanya praktik tebang pilih yang mencederai prinsip keadilan hukum (equality before the law).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengapa wilayah barat bisa dibersihkan seolah tanpa ampun, sementara jantung tambang ilegal di Bone Bolango dibiarkan terus berdenyut?

Kawasan Tibor 19 di Suwawa bukanlah nama baru dalam peta konflik lingkungan di Gorontalo.

Titik penambangan ini sudah berulang kali menjadi sorotan lantaran kerap memicu bencana ekologis hingga menelan korban jiwa akibat kecelakaan kerja dan longsor.

Namun, alih-alih ditutup total dengan barikade hukum yang ketat, aktivitas di sana terkesan terus berjalan di bawah bayang-bayang pembiaran.

Baca Juga:  Ungkap Kasus Narkoba di salah satu Penginapan di Kota Palu, Polisi Sita 4,7 Gram Sabu

Kondisi ini wajar memicu kecurigaan publik: apakah ada kekuatan modal besar atau pengaruh “orang kuat” di belakang Tibor 19 yang membuat nyali penegak hukum menciut?

Jika penegakan hukum hanya berani menyasar para penambang tradisional di Pohuwato demi mencetak prestasi publikasi, tetapi menutup mata terhadap ancaman nyata di Bone Bolango, maka hukum di Gorontalo sedang mempertontonkan teater ketidakadilan.

Tragedi kemanusiaan yang berulang di Tibor 19 membuktikan bahwa pembiaran ini bukan lagi sekadar masalah administrasi atau ekonomi perut bumi, melainkan pengabaian terhadap keselamatan nyawa manusia.

Polda Gorontalo tidak boleh memelihara persepsi publik yang bias ini.

Standardisasi penindakan harus diberlakukan setara dari ujung barat hingga ujung timur provinsi.

Membersihkan PETI tidak boleh menggunakan kacamata parsial; jika Pohuwato bisa ditindak secara agresif, maka Tibor 19 dan jaringan mafia tambang di Bone Bolango juga harus dibongkar tanpa pengecualian.

Hukum harus tegak lurus, bukan malah tumpul ketika berhadapan dengan episentrum tambang galian tertentu.

#gobidik_

Oleh : M. Fadli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garissulteng.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dump Truck Tanpa Terpal Disorot, Aktivis Desak Pengawasan dan Penindakan Tegas
Antrean Puluhan Truk di SPBU Ulapato A Jadi Sorotan, Distribusi Solar Subsidi Dipertanyakan
ASN Poso Tempuh Jalur Hukum, Dugaan Pemalsuan BPKB Seret Anggota Polri dan Oknum Wartawan
DUA INSIDEN KEBAKARAN JNE DALAM KURANG DARI SATU BULAN, PENGACARA SOROTI SOP DAN KEPASTIAN BPKB PENGGANTI
Buol Ambil Peran di Rakor Nasional: Kendalikan Inflasi, Sukseskan Program 3 Juta Rumah
Babinsa Turun ke Sawah, Wujud Nyata TNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Tolitoli
Aktivis Mahasiswa Kembali Desak Propam dan Kapolda Gorontalo Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum AKBP dalam Aktivitas PETI di Boalemo
RAPBD 2025 Dibahas, DPRD Buol Soroti Efisiensi Anggaran dan Kepentingan Rakyat
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 14:05 WITA

Dump Truck Tanpa Terpal Disorot, Aktivis Desak Pengawasan dan Penindakan Tegas

Jumat, 21 Agustus 2026 - 14:27 WITA

Antrean Puluhan Truk di SPBU Ulapato A Jadi Sorotan, Distribusi Solar Subsidi Dipertanyakan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 00:05 WITA

ASN Poso Tempuh Jalur Hukum, Dugaan Pemalsuan BPKB Seret Anggota Polri dan Oknum Wartawan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:14 WITA

DUA INSIDEN KEBAKARAN JNE DALAM KURANG DARI SATU BULAN, PENGACARA SOROTI SOP DAN KEPASTIAN BPKB PENGGANTI

Senin, 6 Juli 2026 - 17:39 WITA

Buol Ambil Peran di Rakor Nasional: Kendalikan Inflasi, Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Berita Terbaru